Teknologi

Usulan Pembentukan Koalisi AI dari Negara-Negara Non-AS dan China

Ketua Wantiknas, Ilham Akbar Habibie, mengusulkan untuk membentuk koalisi internasional yang melibatkan negara-negara di luar Amerika Serikat dan China guna mengembangkan alternatif teknologi kecerdas...

B
Bayu Triatma
31 October 2026 5 pembaca
Forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Foto: Rachmatunnisa/detikINET
Forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Foto: Rachmatunnisa/detikINET

Jakarta - Ilham Akbar Habibie, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), mengusulkan pembentukan koalisi internasional yang melibatkan negara-negara di luar Amerika Serikat dan China untuk menciptakan alternatif dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). Usulan ini merupakan bagian dari konsep The Middle Way yang diusung oleh Wantiknas. Ilham menilai bahwa perkembangan AI di tingkat global saat ini didominasi oleh dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan China, yang berpotensi membuat negara lain tergantung pada teknologi yang mereka kembangkan.

Urgensi Kolaborasi Internasional

Ilham menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk membangun ekosistem AI alternatif. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' yang berlangsung di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, pada hari Jumat (30/10/2026), ia mengungkapkan, "Marilah kita membuat koalisi antarnegara yang non-US, non-Cina, untuk membuat sistem AI yang juga bisa digunakan sebagai alternatif." Ia juga menyebutkan beberapa negara yang berpotensi menjadi mitra dalam kolaborasi ini, termasuk Jepang, India, negara-negara Eropa seperti Swedia, serta Mesir.

Kedaulatan Digital dan Alternatif Teknologi

Menurut Ilham, kerja sama ini sangat penting agar negara-negara yang terlibat tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi AI dari Amerika Serikat maupun China. Ia menekankan bahwa kedaulatan digital tidak berarti Indonesia harus mengembangkan semua teknologi secara mandiri. Sebaliknya, negara perlu memiliki alternatif dan membangun kemitraan untuk menghindari ketergantungan. "Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, juga tidak dalam posisi di-dikte oleh pihak lain dan mempunyai alternatif. Saya kira itu yang optimal," jelasnya.

Artikel Terkait