Teknologi

Kunci Kedaulatan Digital Indonesia Tanpa Harus Menguasai Semua Teknologi

Kedaulatan digital Indonesia tidak mengharuskan negara ini untuk memproduksi semua teknologi secara mandiri, melainkan memiliki berbagai pilihan penyedia teknologi untuk menghindari ketergantungan yan...

M
Muhammad Rizki Ramadhan
31 October 2026 3 pembaca
Forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Foto: Rachmatunnisa/detikINET
Forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Foto: Rachmatunnisa/detikINET

Jakarta - Kedaulatan digital di Indonesia bukan berarti negara ini harus mampu memproduksi semua teknologi secara mandiri. Sebaliknya, penting bagi Indonesia untuk memiliki banyak pilihan penyedia teknologi agar tidak tergantung secara total pada satu pihak. Pernyataan ini disampaikan oleh Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), dalam forum diskusi bertajuk 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' yang berlangsung di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026).

Pentingnya Pilihan Penyedia Teknologi

Ilham menjelaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menguasai seluruh teknologi secara mandiri. Bahkan, Amerika Serikat yang dikenal memiliki kekuatan teknologi yang besar pun tetap bergantung pada negara lain dalam rantai pasokan industri semikonduktor. "Kalau kita membayangkan kita harus buat semuanya sendiri, negara mana yang bisa? Amerika dengan keadidayaannya pun tidak bisa," ujarnya.

Menurutnya, kedaulatan digital seharusnya dipahami sebagai kemampuan negara untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk memiliki alternatif ketika harus menggunakan teknologi dari luar negeri. Ilham memberikan contoh layanan cloud yang memiliki berbagai penyedia seperti Google, Amazon Web Services (AWS), dan Cloudflare. Dengan banyaknya pilihan yang ada, Indonesia tidak perlu bergantung sepenuhnya pada satu perusahaan. Ia juga menekankan bahwa prinsip ini berlaku dalam industri telekomunikasi yang memiliki beberapa vendor seperti Ericsson, Nokia, dan Huawei.

Kerja Sama yang Seimbang

Ilham menegaskan bahwa kedaulatan berarti memiliki pilihan dan tidak berada dalam posisi yang bisa didikte oleh pihak lain. Ia menambahkan bahwa kerja sama dan ketergantungan dengan negara lain bukanlah sesuatu yang perlu dihindari. Namun, hubungan tersebut harus dibangun dengan cara yang seimbang agar Indonesia tetap dapat mengendalikan kepentingan strategisnya. "Satu sistem di mana kita punya interdependency (saling bergantung). Jadi dia (negara yang diajak berkolaborasi) juga ada dependency dengan kita, kita pun demikian dengan mereka, sehingga kita punya hubungan yang baik, normal, ada keterbukaan. Menurut saya itu adalah variasi daripada kedaulatan," jelasnya.

Artikel Terkait