Jakarta - Kemajuan kecerdasan buatan (AI) kini tidak hanya menjadi masalah teknologi, tetapi juga melibatkan aspek hukum, etika, dan kebijakan publik yang melintasi berbagai yurisdiksi. Di satu sisi, AI memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan inovasi, namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait perlindungan data pribadi, pengenalan wajah, pengambilan keputusan otomatis, serta potensi diskriminasi berbasis algoritma. Dalam konteks ini, buku berjudul Artificial Intelligence dan Pelindungan Data Pribadi di Berbagai Negara menjadi sangat relevan dan mendesak.
Tujuan utama dari penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai pengelolaan AI yang berlandaskan pada hak-hak fundamental. Buku ini membahas dimensi etis dan hukum dalam penggunaan AI, termasuk praktik profiling dan pengambilan keputusan otomatis yang sering dilakukan tanpa persetujuan dari subjek data. Selain itu, buku ini menjelaskan prinsip-prinsip pemanfaatan AI dalam kerangka internasional seperti OECD, UNESCO, dan PBB, serta mengkaji prinsip transparansi, pengawasan manusia, keadilan, dan akuntabilitas.
Regulasi AI di Berbagai Negara
Buku ini dimulai dengan membahas prinsip-prinsip internasional dalam pemanfaatan AI, diikuti dengan bab yang menjelaskan prinsip perlindungan data pribadi dan peran manusia dalam penggunaan AI. Puncak pembahasan terdapat pada Bab III yang menyajikan studi komparatif mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dan AI di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Uni Eropa, Singapura, Australia, hingga Afrika. Bagian komparatif ini menjadi fokus analisis karena menunjukkan beragam model regulasi, mulai dari pendekatan komprehensif, sektoral, hingga soft law.
Amerika Serikat dan Pendekatannya
Dalam konteks Amerika Serikat, buku ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada undang-undang federal yang secara komprehensif mengatur AI. Regulasi AI di negara ini lebih bersifat sektoral dan bergantung pada kebijakan eksekutif. Pada Januari 2025, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menghapus hambatan terhadap kepemimpinan Amerika dalam AI, mencabut kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan AI yang aman dan dapat dipercaya. Pendekatan ini mencerminkan fokus pada daya saing global dan dominasi teknologi.
Walaupun belum ada regulasi federal yang khusus, beberapa kebijakan sektoral berpengaruh terhadap AI, seperti FAA Reauthorization Act yang mewajibkan kajian penggunaan AI dalam penerbangan, National Defense Authorization Act 2019 yang menetapkan koordinator AI di Departemen Pertahanan, serta National AI Initiative Act 2020 yang membentuk National Artificial Intelligence Initiative Office. Selain itu, pendekatan soft law terlihat dalam Blueprint for an AI Bill of Rights pada masa pemerintahan Biden, yang menekankan lima prinsip perlindungan individu terhadap sistem otomatis, termasuk non-diskriminasi algoritmik dan hak untuk alternatif manusia. Di tingkat legislatif, beberapa rancangan undang-undang seperti SAFE Innovation Framework, REAL Political Advertisements Act, Stop Spying Bosses Act, dan No FAKES Act mencerminkan dinamika regulasi yang masih berkembang.
Langkah Jepang dan Cina
Berbeda dengan Amerika Serikat, Jepang telah mengambil langkah lebih terstruktur dengan mengesahkan undang-undang AI pada 28 Mei 2025, yang merupakan regulasi nasional pertama yang secara eksplisit mengatur AI. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar dalam penggunaan dan pengembangan AI, membentuk pusat strategi AI, serta merancang kebijakan jangka panjang. Namun, regulasi ini bersifat kerangka dasar dan tidak mencantumkan sanksi langsung. Para pelaku usaha AI diwajibkan untuk menggunakan teknologi secara wajar sesuai dengan prinsip undang-undang, berkolaborasi dalam investigasi pemerintah, dan mengikuti pedoman yang dihasilkan dari proses penyelidikan.
Jepang juga melengkapi kerangka hukumnya dengan Hiroshima AI Principles yang bersifat sukarela, menekankan aspek keamanan, privasi, keadilan, dan anti-bias. Selain itu, regulasi lain yang relevan termasuk Digital Platform Transparency Act, Copyright Act, dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, serta ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHP Jepang yang mencakup isu fitnah dan manipulasi sistem berbasis AI. Pendekatan Jepang menunjukkan kombinasi antara regulasi formal dan pedoman etika yang menekankan tanggung jawab kolektif.
Sementara itu, Cina menerapkan pendekatan yang lebih tegas dan terpusat. Sejak tahun 2021, pemerintah Cina telah memperkenalkan berbagai regulasi untuk mengatur teknologi AI, terutama yang berkaitan dengan platform digital dan konten berbasis AI. Ketentuan Manajemen Rekomendasi Algoritmik Layanan Informasi Internet yang berlaku sejak 1 Maret 2022 mengharuskan penyedia layanan rekomendasi berbasis AI untuk melindungi hak pengguna, termasuk anak di bawah umur. Meskipun regulasi di Cina sering dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, buku ini menekankan bahwa kebijakan tersebut juga membuka peluang untuk melindungi terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh AI.
Tantangan dan Peluang di Afrika
Di Afrika, situasinya lebih bervariasi dan masih dalam tahap perkembangan. Indeks AI Global mengkategorikan negara-negara di Afrika dalam kategori "waking up" atau "nascent" terkait investasi dan inovasi AI. Negara-negara seperti Maroko, Afrika Selatan, dan Tunisia mulai menunjukkan inisiatif regulatif, sementara Mesir, Nigeria, dan Kenya masih berada pada tahap awal dalam membentuk kerangka pengaturan. Tantangan utama yang dihadapi Afrika mencakup keterbatasan infrastruktur, sumber daya, tata kelola, serta kebutuhan akan regulasi yang komprehensif. Meskipun demikian, masyarakat di beberapa wilayah telah mulai memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan praktis.
Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa tidak ada satu model pengaturan AI yang tunggal. Amerika Serikat menekankan fleksibilitas dan inovasi melalui pendekatan sektoral, Jepang menggabungkan kerangka hukum nasional dengan pedoman etika, Cina menerapkan regulasi terpusat dengan kontrol ketat terhadap platform dan algoritma, sedangkan Afrika bergerak bertahap dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kesiapan infrastruktur. Kesimpulannya, tata kelola AI global masih berada dalam fase eksperimental dan adaptif, dengan setiap negara berusaha menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial masing-masing.
Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Strategi Nasional AI, berada dalam posisi strategis untuk mempelajari berbagai model tersebut dan merumuskan pendekatan yang sesuai. Rekomendasi bagi pembaca, terutama akademisi, regulator, dan praktisi teknologi, adalah untuk memahami bahwa regulasi AI tidak hanya berkaitan dengan pengendalian teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia di era digital. Kajian komparatif yang disajikan dalam buku ini perlu dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan nasional yang adaptif, berbasis hak, dan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, AI dapat berkembang sebagai alat kemajuan tanpa mengorbankan hak fundamental warga negara.
Judul Buku: AI dan Pelindungan Data Privasi di Berbagai Negara
Penulis: Prof Sinta Dewi Rosadi, Ananda Fersa, Tegar Islami Putra
Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung
Tahun Terbit: Agustus 2025 | 160 halaman | ISBN: 978 6235 031 224
