Jakarta - Alon Haimovich, yang menjabat sebagai General Manager Microsoft Israel, telah dicopot dari posisinya akibat skandal terkait penyalahgunaan layanan cloud untuk mengintai warga Palestina di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Haimovich telah memimpin Microsoft Israel selama empat tahun sebelum keputusan ini diambil. Menurut laporan dari TRT dan Times of Israel, manajemen Microsoft Israel kini sementara dipegang oleh Microsoft Prancis.
Skandal ini mencuat setelah publikasi dari The Guardian dan +972 Magazine yang mengungkap bahwa badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk melakukan pemantauan massal terhadap komunikasi warga Palestina. Pada tahun 2021, CEO Microsoft, Satya Nadella, dan Komandan Unit 8200 Israel, Yossi Sariel, telah menjalin kesepakatan mengenai penggunaan layanan cloud. Namun, setelah insiden pada 7 Oktober 2023, Unit 8200 memperluas penggunaan infrastruktur cloud yang disediakan oleh Microsoft.
Penyimpanan Data Rahasia
Dalam investigasi yang dilakukan oleh The Guardian, terungkap bahwa militer Israel secara diam-diam menyimpan database panggilan telepon warga Palestina di server Microsoft yang berlokasi di Eropa. Ketika laporan tersebut dipublikasikan, layanan cloud Microsoft sudah digunakan untuk merekam jutaan telepon dari warga Palestina. Presiden Microsoft, Brad Smith, menyatakan bahwa hasil kajian internal perusahaan mendukung laporan yang dikeluarkan oleh The Guardian. Kementerian Pertahanan Israel diketahui memanfaatkan server penyimpanan Azure yang berada di Belanda serta akses ke layanan kecerdasan buatan (AI). Microsoft juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menonaktifkan layanan penyimpanan cloud untuk unit yang terkait dengan Kementerian Pertahanan Israel.
Data yang Dikumpulkan dan Reaksi Internal
Per Juli 2025, lebih dari 1.500 TB data militer Israel, yang setara dengan 200 juta jam audio, tersimpan di pusat data Azure di Belanda dan Irlandia. Sistem ini telah beroperasi sejak 2022 dan mampu menyimpan serta memproses rekaman hingga satu juta panggilan telepon per jam dari warga Palestina. Dokumen internal dan wawancara menunjukkan bahwa pegawai Microsoft terlibat secara dekat dengan kontraktor militer Israel dalam membangun arsitektur keamanan khusus untuk proyek ini. Hasilnya adalah infrastruktur Azure yang terpisah, yang dikhususkan untuk keperluan militer Israel dan berisi data yang dianggap 'sensitif'.
Sumber dari Unit 8200 mengungkapkan bahwa platform ini digunakan untuk merencanakan serangan udara dan operasi militer di Gaza dan Tepi Barat. Alat penarget yang didukung oleh AI, seperti Gospel dan Lavender, memanfaatkan algoritma yang berasal dari data yang diproses melalui infrastruktur Microsoft. Di dalam Microsoft, sudah muncul suara protes terkait masalah etis, karena Azure digunakan untuk pemantauan oleh militer yang berpotensi berkaitan dengan kejahatan perang. Kampanye tersebut dikenal dengan nama 'No Azure for Apartheid'. Namun, protes ini sering diabaikan atau berujung pada pencopotan pegawai yang bersangkutan.
Respon Microsoft terhadap protes ini baru muncul setelah isu ini menjadi sorotan publik. Akses Unit 8200 terhadap teknologi Microsoft merupakan hasil dari tekanan tersebut. Ada juga potensi pelanggaran hukum yang dihadapi, mengingat server yang digunakan pemerintah Israel untuk menyimpan data pengintaian berada di wilayah Uni Eropa. Kajian internal Microsoft menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen dan kurangnya transparansi yang telah merusak kepercayaan antara kantor pusat Microsoft dan cabang mereka di Israel.
