Gempa bumi berkekuatan 7,0 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur publik. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis pada Sabtu pukul 18.48 WIB, bencana ini merenggut nyawa 47 orang dan merusak ratusan bangunan. Sektor kesehatan juga terkena dampak, sehingga pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa pelayanan medis tetap berjalan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, "Tadi malam saya sudah memimpin zoom dengan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, seluruh Direktur RSUD di NTT, serta seluruh Kepala Puskesmas di NTT di delapan Kabupaten Kota terdampak," saat ditemui di acara Road to ITB Ultra Marathon 2026 di Jakarta Selatan pada hari Minggu.
Evakuasi dan Penanganan Medis
Setelah gempa, proses evakuasi pasien mengalami beberapa kendala, terutama dalam akses transportasi darat. Menurut Menteri Kesehatan Budi, penanganan kesehatan di lapangan menghadapi tantangan karena jalan raya yang menghubungkan Ruteng dan Dampek terputus akibat material pascagempa. Laporan dari Posko Damer-Dampek menginformasikan tentang seorang pasien bernama Ny. Dahlia Dani (34) yang mengalami retensio plasenta setelah melahirkan prematur pada usia kehamilan 22 minggu, di mana bayi seberat 500 gram dilaporkan meninggal dunia.
Budi menjelaskan, "Kita ada satu pasien di Nagekeo yang ibu hamil ya, melahirkan komplikasinya berat. Enggak bisa dibawa karena rumah sakitnya enggak beroperasi kan. Yang paling dekat RSUD Borong dua jam." Gubernur NTT, Emanual Melkiades Laka Lena, menginstruksikan personel kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuka jalan agar kendaraan evakuasi medis dapat melintas. "Jam 03.00 ibu ini bisa ditarik oleh ambulans ke RSUD Borong. Jadi harusnya pagi ini sudah sampai. Ya mudah-mudahan jadi bisa selamat," harap Budi.
Pendirian Rumah Sakit Darurat
Kerusakan pada fasilitas layanan kesehatan memaksa kementerian untuk segera mendirikan rumah sakit darurat di lokasi bencana. Dari pendataan awal, enam puskesmas mengalami kerusakan berat, puluhan lainnya rusak sedang, dan ratusan dalam kondisi rusak ringan. Dua rumah sakit juga mengalami kerusakan parah, termasuk RSUD Nagekeo yang harus menghentikan operasionalnya. "Khusus untuk Rumah Sakit Nagekeo kan sudah berhenti beroperasi. Kita kemarin malam kirim rumah sakit lapangan. Jadi pakai tenda gitu ya, kita kirim ke sana," jelas Budi.
Fasilitas kesehatan berbasis tenda ini dijadwalkan tiba di Nagekeo dalam satu hingga dua hari ke depan. Untuk memantau perkembangan operasional dan data korban secara terpusat, pemerintah mendirikan Health Emergency Operation Center (HEOC) dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota terdampak. "Tugasnya yang pertama mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat. Ya, supaya tiap hari, dua kali sehari kita bisa tahu updatenya," ungkap Budi.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga medis dan distribusi logistik farmasi, kementerian berupaya mengantisipasi kemungkinan adanya tenaga kesehatan yang juga menjadi korban. Satu kompi Emergency Medical Team (EMT) telah dikerahkan untuk menganalisis kebutuhan spesifik di lokasi. "Karena biasanya kalau gempa seperti ini, yang dibutuhkan pertama kali adalah dokter bedah, dokter ortopedi, karena pasti traumanya banyak. Itu seminggu pertama pasti banyak ke sana," tambah Budi.
Ketersediaan stok obat-obatan di NTT dinilai masih mencukupi untuk tahap awal penanganan. Penyaluran logistik lanjutan akan disesuaikan dengan rekapitulasi kebutuhan dari tim HEOC yang beroperasi di lapangan. "Dan ambilnya kan enggak usah dari Jakarta, bisa dari Bali atau Makassar lebih dekat," kata Budi.
Pemerintah pusat telah mengirimkan tim khusus dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma menuju NTT sebagai bentuk tanggap darurat nasional. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Wakil Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Sosial. Pengiriman pejabat ke daerah bencana ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang juga memberangkatkan Bantuan Presiden berupa 50.000 paket sembako untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
