Jakarta - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang merancang strategi untuk keluar atau exit strategy dari beberapa daerah yang selama ini mendapatkan dukungan infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah. Tujuan dari strategi ini adalah agar infrastruktur yang dibangun dengan dana pemerintah tidak selamanya bergantung pada Bakti Komdigi.
Ketika sebuah wilayah telah mencapai tingkat kematangan dan kemandirian tertentu, pengelolaan infrastruktur tersebut akan dialihkan kepada pelaku industri, khususnya operator seluler. Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa exit strategy ini sudah mulai diterapkan sejak tahun 2024. Bakti Komdigi akan menawarkan wilayah yang memenuhi kriteria dan tingkat maturitas tertentu kepada vendor, operator seluler, serta mitra lainnya, termasuk penyedia menara telekomunikasi.
Langkah Penting untuk Keberlanjutan
Fadhilah menjelaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi dan memastikan kehadiran pemerintah tidak menghambat perkembangan layanan komersial. "Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fadhilah menekankan bahwa posisi Bakti Komdigi dalam pembangunan konektivitas nasional bukanlah sebagai operator telekomunikasi. Badan Layanan Umum ini berfungsi sebagai lembaga yang melakukan dan mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk daerah yang belum terlayani secara komersial. Sementara itu, jaringan inti telekomunikasi tetap dimiliki oleh operator seluler.
Pembangunan Infrastruktur dan Potensi Ekonomi
Lebih lanjut, Fadhilah, yang akrab disapa Indah, menjelaskan bahwa setelah suatu wilayah dinilai cukup matang dan mulai memiliki potensi ekonomi serta pasar yang dapat mendukung layanan secara komersial, pengelolaan infrastruktur dapat diserahkan kepada pelaku industri. Model ini juga merupakan bagian dari upaya Bakti Komdigi untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang berkelanjutan. Pemerintah hadir untuk membuka akses di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, tetapi tidak dimaksudkan untuk terus menjadi pengelola utama ketika ekosistem komersial telah terbentuk.
Bakti Komdigi mencatat bahwa mereka telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di seluruh Indonesia, dengan mayoritas lokasi berada di sektor pendidikan. "Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government," ungkap Indah.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, sekitar 19,9% lokasi juga digunakan untuk kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur ini dimanfaatkan di berbagai tempat, termasuk pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, serta fasilitas transportasi publik.
