Jakarta - Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan draf peraturan presiden yang diperoleh, pemerintah berencana untuk mengintegrasikan AI ke dalam program-program kementerian dan pemerintah daerah dari tahun 2026 hingga 2029 sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah percaya bahwa pemanfaatan AI dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau sekitar USD 366 miliar pada tahun 2030. Draf regulasi ini saat ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing Indonesia dalam penggunaan AI di tingkat regional dan global.
Anggaran dan Implementasi Teknologi AI
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar USD 15 miliar atau sekitar Rp 269,3 triliun untuk menerapkan teknologi AI dalam berbagai program strategis nasional, termasuk MBG. Dalam rencana tersebut, penggunaan AI akan difokuskan untuk menyusun menu yang sesuai dengan karakteristik daerah, memantau kebersihan dapur, memperkirakan kebutuhan makanan, mendeteksi penyimpangan, serta mengintegrasikan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini dalam situasi darurat.
Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun regulasi nasional mengenai AI yang melibatkan beberapa perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft. Microsoft sebelumnya telah mengumumkan investasi sebesar USD 1,7 miliar untuk pengembangan layanan cloud dan AI di Indonesia.
Tantangan dalam Pengembangan AI di Indonesia
Meski demikian, beberapa pihak menilai Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan AI. Keterbatasan infrastruktur, seperti ketersediaan chip dan pusat komputasi, serta kurangnya talenta di bidang AI menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Guru Besar AI dari Bina Nusantara University, Derwin Suhartono, berpendapat bahwa Indonesia saat ini belum cukup kompetitif dalam perlombaan AI global dan berisiko hanya menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan asing.
Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan AI tetap dapat memberikan manfaat besar jika dilakukan melalui peta jalan yang terstruktur dan konsisten. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membentuk dana kedaulatan AI yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia dan mempertimbangkan insentif fiskal bagi peneliti AI, serta langkah-langkah mitigasi risiko terkait penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyebaran deepfake.
Penggunaan AI dalam program MBG muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh program tersebut. Program makan gratis ini pernah mendapat sorotan terkait transparansi pengelolaan, dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur, serta kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan ribu siswa tahun lalu. Selain sektor pangan, pemerintah juga berencana untuk memanfaatkan AI dalam program pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganan tuberkulosis (TBC), yang akan membantu analisis data kesehatan secara besar-besaran sehingga layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
