Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan perubahan kepemimpinan di Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh Aju Widya Sari kini dialihkan kepada Said Mirza Pahlevi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Pergantian ini dimaksudkan untuk memperkuat organisasi dalam upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Pentingnya Pelayanan Publik yang Efisien
Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, menekankan bahwa kepemimpinan baru di unit-unit strategis, termasuk Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. "Pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan di Komdigi semakin baik. Ukurannya bukan hanya program berjalan, tetapi bagaimana masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan manfaat yang lebih nyata," ungkap Ismail dalam keterangan tertulisnya.
Ismail menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup pengalaman pelayanan yang lebih sederhana dan transparan. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang responsif di sektor telekomunikasi, penyiaran, pos, dan ekosistem digital agar setiap proses pelayanan dapat berjalan dengan efektif. "Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan kepastian. Mereka harus mengetahui proses pengajuan sudah sampai di mana, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya," jelasnya.
Peran Kecerdasan Artifisial dalam Transformasi Digital
Selain melantik Said Mirza Pahlevi sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ismail juga mengangkat beberapa pejabat lainnya, termasuk Gunawan Hutagalung sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital dan Aju Widya Sari sebagai Direktur Layanan Ekosistem Digital. Dalam arahannya, Ismail menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat dan mempercepat birokrasi.
"Kita tidak membangun AI hanya untuk mengikuti tren. Kita harus memastikan teknologi ini memberikan manfaat nyata, baik untuk pelayanan publik, industri, maupun masyarakat luas," tegas Ismail. Ia menambahkan bahwa pengembangan AI harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem digital yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Ismail mengharapkan kolaborasi ini dapat menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menghadapi tantangan pembangunan. "Peran kita adalah menjadi orkestrator yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tutupnya.
