Jakarta - Pavel Durov, yang merupakan pendiri dan CEO dari aplikasi pesan Telegram, telah didakwa oleh Rusia dengan tuduhan membantu terorisme dan dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional. Tuduhan ini muncul setelah Rusia mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses ke Telegram, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengendalikan internet, yang semakin intensif sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022.
Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia menuduh Telegram tidak menghapus berbagai saluran, obrolan, dan bot yang diduga digunakan oleh badan intelijen Ukraina dan organisasi teroris untuk melakukan sabotase, terorisme, serta penipuan siber di Rusia, yang menyebabkan banyak korban jiwa. FSB juga mengklaim bahwa pihak Ukraina memanfaatkan chatbot kencan di Telegram untuk merekrut warga Rusia dalam melakukan tindakan sabotase.
Tuduhan dan Penyelidikan
FSB menyebutkan bahwa sebanyak 46 pengguna chatbot tersebut, yang berusia antara 12 hingga 22 tahun, telah ditangkap di Rusia sejak Juli 2025 karena terlibat dalam serangan terhadap penegak hukum, pembakaran, dan tindakan kriminal lainnya. Di awal tahun ini, Durov mengungkapkan bahwa otoritas Rusia telah membuka penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan menuduh mereka menciptakan alasan untuk membatasi akses ke Telegram, yang dianggap sebagai upaya untuk mengurangi hak privasi dan kebebasan berpendapat. Jika terbukti bersalah, Durov dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup di Rusia.
Situs resmi Telegram menyatakan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dari Dubai, dan Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, juga tinggal di sana.
Upaya Kontrol Internet di Rusia
Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, pemerintah Rusia telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengontrol internet. Mereka telah mengesahkan undang-undang yang ketat, melarang situs dan platform yang tidak mematuhi regulasi, serta meningkatkan teknologi untuk memantau dan memanipulasi komunikasi online. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X telah dilarang di Rusia, sementara kecepatan akses YouTube diperlambat. Aplikasi pesan seperti Signal dan Viber juga diblokir, sementara WhatsApp dan Telegram kini mengalami pembatasan.
Platform media sosial Rusia yang mirip dengan Facebook, VK, yang didirikan oleh Durov sebelum peluncuran Telegram, kini telah jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang pro-Kremlin. Meskipun Rusia pernah mencoba memblokir Telegram antara tahun 2018 hingga 2020, upaya tersebut tidak berhasil. Meskipun beberapa pembatasan dapat diatasi dengan menggunakan VPN, banyak layanan VPN juga diblokir secara rutin. Di sisi lain, Rusia aktif mempromosikan aplikasi pesan nasional bernama MAX, yang menurut para kritikus dapat digunakan sebagai alat pengawasan, karena aplikasi ini secara terbuka menyatakan akan membagikan data pengguna kepada pihak berwenang jika diminta.
Pembatasan terhadap Telegram telah menimbulkan ketidakpuasan yang luas di Rusia. Tahun ini, aktivis di berbagai daerah berusaha mengorganisir protes menentang pembatasan tersebut, namun pihak berwenang berhasil menekan aksi-aksi tersebut. Durov juga menghadapi penyelidikan kriminal di negara lain. Pada tahun 2024, ia ditangkap di Paris dengan tuduhan bahwa Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba dan distribusi gambar pelecehan seksual anak. Otoritas Prancis awalnya menjatuhkan dakwaan terhadapnya karena diduga membiarkan aktivitas kriminal terjadi di platformnya, namun Kremlin mengkritik tindakan tersebut sebagai pilih kasih. Pada Maret 2025, Durov mengaku telah kembali ke Dubai setelah beberapa bulan di Prancis.
