Jakarta - Akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad) meminta agar Meta bersikap transparan dalam menjelaskan dugaan penghapusan konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di platform media sosial. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah mengkritik platform digital mengenai penurunan jangkauan konten karhutla di media sosial.
Perusahaan teknologi tersebut dianggap harus bertanggung jawab atas informasi yang dihasilkan oleh Meta AI, terutama jika jawaban dari kecerdasan artifisial itu menimbulkan tuduhan mengenai pembatasan informasi oleh pemerintah. Kunto Adi Wibowo, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, menyatakan bahwa perusahaan teknologi tidak dapat lepas dari tanggung jawab ketika produk AI mereka menghasilkan informasi yang belum terverifikasi.
Isu Pembatasan Konten
Masalah ini muncul setelah beredar tangkapan layar yang menunjukkan percakapan Meta AI yang menyebut bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital meminta pembatasan konten karhutla. Namun, Menkomdigi membantah adanya permintaan dari pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi mengenai karhutla.
Kunto menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dianggap sebagai pernyataan resmi dari perusahaan, apalagi dijadikan dasar untuk menuduh institusi tertentu membatasi aliran informasi. "Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Pentingnya Transparansi dalam Moderasi Konten
Kunto juga menyoroti fenomena AI hallucination yang memungkinkan sistem kecerdasan artifisial menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung oleh fakta. Risiko ini semakin besar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya. "Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius," tambahnya.
Dia mengingatkan bahwa pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keputusan sistem moderasi Meta tidak selalu akurat. Sebelumnya, Meta mengakui kesalahan dalam menangguhkan akun Instagram No Kings Coalition, yang terkait dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump. Wakil Presiden Meta, Andy Stone, meminta maaf atas kesalahan tersebut dan mengakui bahwa akun itu seharusnya tidak ditangguhkan.
Kunto menekankan bahwa dokumentasi karhutla memiliki kepentingan publik yang besar. Oleh karena itu, jika ada konten karhutla yang dihapus atau dibatasi, Meta perlu memberikan penjelasan mengenai dasar keputusan tersebut. Penjelasan harus mencakup apakah pembatasan dilakukan oleh sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, penerapan pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.
Dia menegaskan bahwa tanggung jawab ini penting karena platform digital memiliki pengaruh besar terhadap distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi. "Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.
