Jakarta - Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), memberikan perhatian khusus pada peran algoritma yang digunakan oleh platform digital terkait dengan dugaan shadowban terhadap konten yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia berpendapat bahwa platform digital harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola algoritma yang mempengaruhi distribusi informasi kepada pengguna.
Meutya menegaskan bahwa masyarakat sebagai pengguna seharusnya memiliki hak untuk memilih informasi yang ingin mereka lihat dan konsumsi, dan tidak hanya bergantung pada keputusan yang diambil oleh perusahaan teknologi. "Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata," ujarnya dalam sebuah video yang diterima oleh awak media.
Akuntabilitas dan Transparansi Algoritma
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong akuntabilitas serta transparansi dalam algoritma yang diterapkan oleh platform digital. Penekanan ini mencakup bagaimana perusahaan teknologi menerapkan pedoman komunitas dan menentukan konten yang direkomendasikan kepada pengguna. Meutya juga menekankan bahwa transparansi sangat penting agar pengguna tidak hanya menjadi penerima keputusan algoritma tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana keputusan tersebut diambil.
Keterbukaan informasi juga dianggap krusial agar pengguna dapat memahami alasan di balik pembatasan distribusi konten mereka dan mengetahui cara untuk mengajukan keberatan. Sebelumnya, Meutya menyatakan bahwa pihaknya membantah telah meminta platform digital untuk menurunkan atau membatasi konten terkait karhutla yang beredar di internet, terutama di media sosial saat ini. "Kemkomdigi telah melakukan penjelasan awal melalui tim kami di Kemkomdigi dan ini kami jelaskan lagi bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan," ungkapnya.
Pentingnya Informasi Karhutla
Meutya menegaskan bahwa informasi mengenai karhutla sangat penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan penyebaran informasi terkait karhutla melalui kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik. "Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla," tambahnya.
Ia juga meminta kepada masyarakat yang merasa mengalami gangguan layanan atau pembatasan jangkauan pada unggahan terkait karhutla untuk melaporkan masalah tersebut kepada platform terkait, seperti Meta dan TikTok. Pengguna disarankan untuk mengajukan banding atau keberatan melalui mekanisme yang disediakan oleh platform, dan kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla, di platform baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami," pungkas Meutya. Pernyataan ini muncul di tengah perbincangan mengenai dugaan pembatasan jangkauan konten karhutla di media sosial, di mana sejumlah pengguna mempertanyakan penurunan jangkauan unggahan mereka, yang kemudian memunculkan dugaan adanya shadowban.
Shadowban sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana visibilitas atau jangkauan konten serta akun diduga dibatasi tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada pengguna. Meskipun konten masih dapat diunggah, distribusinya berpotensi berkurang, seperti tidak banyak muncul dalam rekomendasi atau sulit menjangkau audiens baru.
