Jakarta - Biaya untuk penggunaan spektrum frekuensi menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi laju ekspansi jaringan 5G di Indonesia. Meskipun jaringan ini telah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021, cakupan sinyal 5G di tanah air masih berada pada angka sekitar 4,4%.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai bahwa kebijakan mengenai biaya spektrum yang lebih terjangkau akan memberikan peluang lebih besar bagi operator telekomunikasi untuk berinvestasi dan memperluas infrastruktur jaringan mereka. Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa pengelolaan spektrum frekuensi harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi dari industri, serta manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Pentingnya Akses Terjangkau untuk Operator
Ismail menyatakan, "Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin." Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada Senin (19/10/2026).
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan bahwa spektrum frekuensi tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital. Biaya yang sesuai dengan kemampuan industri diyakini dapat membantu operator dalam mengalokasikan investasi untuk pengembangan jaringan, termasuk teknologi 5G.
Perkembangan Jaringan 4G dan Kebutuhan Spektrum 5G
Ia menambahkan bahwa jaringan 4G di Indonesia telah mencapai lebih dari 98% wilayah. Sementara itu, pengembangan jaringan 5G terus berlangsung, sehingga kebutuhan akan spektrum menjadi semakin mendesak untuk mendukung ekspansi teknologi generasi terbaru. "Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," tuturnya.
Ismail juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah pendekatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Salah satu contohnya terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang menawarkan harga yang relatif terjangkau, sehingga operator memiliki ruang untuk melanjutkan investasi dalam jaringan. "Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.
Namun, pengembangan infrastruktur telekomunikasi memerlukan belanja modal yang besar dan waktu pembangunan yang panjang. Oleh karena itu, kebijakan spektrum harus memperhitungkan keberlanjutan investasi operator, bukan hanya penerimaan negara dalam jangka pendek. "Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," ujar Ismail.
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Renstra Komdigi) 2025-2029, jaringan 5G ditargetkan akan diperluas menjadi 7% pada tahun 2029. Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang telah dilakukan sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan koneksi internet cepat di masa depan.
