JAKARTA – Pemutaran dan diskusi film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang dilakukan secara luas di berbagai daerah di Indonesia mulai menarik perhatian masyarakat. Film ini mengangkat tema terkait Papua, isu lingkungan, serta kritik terhadap pembangunan nasional dan diketahui diputar di sejumlah kota besar dengan melibatkan jaringan aktivis, LSM, akademisi, dan organisasi mahasiswa.
Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film ini berlangsung di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah peserta yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Kegiatan ini umumnya diselenggarakan di kantor LSM, organisasi kepemudaan, ruang komunitas, serta lingkungan kampus.
Diskusi yang Mengangkat Isu Penting
Sejumlah aktivis dan pegiat isu HAM serta lingkungan turut hadir sebagai pembicara dalam forum diskusi tersebut. Di antara mereka adalah Dandhy Laksono, sutradara film sekaligus pendiri Watchdoc Documentary, perwakilan dari Greenpeace Indonesia, KontraS, YLBHI/LBH, ICW, Gerakan Reset Indonesia, serta Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Dalam forum ini, mayoritas pembahasan difokuskan pada kebijakan pembangunan nasional di Papua yang dianggap terlalu sentralistik dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara optimal. Selain itu, juga muncul narasi mengenai dugaan eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak masyarakat adat, serta kritik terhadap hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan korporasi dalam proyek pembangunan nasional.
Produksi dan Distribusi yang Terorganisir
Film “Pesta Babi” diproduksi oleh Watchdoc Documentary, sebuah rumah produksi dokumenter independen yang dikenal aktif mengangkat isu-isu seperti konflik agraria, lingkungan, dan HAM, serta kritik terhadap kebijakan publik. Sebelumnya, Watchdoc juga telah memproduksi sejumlah film dokumenter yang banyak diperbincangkan, seperti Asimetris (2018), Sexy Killers (2019), dan Dirty Vote (2024).
Film ini pertama kali diputar pada 7 Maret 2026 di Auckland, Selandia Baru, dalam sebuah forum yang membahas isu Papua Barat. Selanjutnya, film tersebut mulai diputar di Indonesia pada 27 Maret 2026 di Sorong, Papua. Sejak pertengahan April 2026, jaringan distribusi dan penyebaran film berkembang pesat melalui media sosial dan komunitas-komunitas diskusi. Menariknya, distribusi film ini tidak dilakukan secara sembarangan; penyelenggara nobar diwajibkan membentuk komunitas kecil yang terdiri dari sekitar 10 hingga 25 orang, tidak menyebarluaskan film secara sembarangan, dan mendokumentasikan kegiatan pemutaran.
Pola distribusi ini menunjukkan adanya mekanisme yang terorganisir dan berbasis komunitas. Dalam berbagai diskusi, isu Papua menjadi fokus utama pembahasan. Film ini membangun sudut pandang bahwa pembangunan nasional di Papua dianggap sebagai bentuk “kolonialisme modern” melalui pendekatan keamanan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat adat.
Pengamat sosial-politik menilai bahwa penggunaan medium film dokumenter memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda urban. Melalui visual yang emosional, testimoni lapangan, dan ruang diskusi kolektif, film dokumenter dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun solidaritas lintas isu, mulai dari lingkungan hidup, HAM, antikorupsi, hingga gerakan sosial anti-oligarki.
Sejumlah analis berpendapat bahwa kegiatan nobar dan diskusi film yang masif ini menunjukkan berkembangnya pola baru dalam gerakan sosial modern yang memanfaatkan media alternatif dan ruang komunitas sebagai alat konsolidasi opini publik. Namun, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi meningkatnya polarisasi sosial jika narasi yang berkembang hanya menonjolkan sisi konflik tanpa adanya ruang dialog yang seimbang.
Dalam era perang informasi digital saat ini, pembentukan opini publik menjadi arena strategis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap kritis dalam menerima setiap informasi, memverifikasi berbagai sudut pandang, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Pengamat menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari proses demokrasi. Namun, seluruh dinamika sosial diharapkan tetap mengedepankan semangat persatuan nasional dan tidak berkembang menjadi agenda yang dapat memperuncing konflik sosial. Di tengah derasnya arus propaganda digital dan perang opini global, penguatan nasionalisme, literasi informasi, serta ruang dialog yang sehat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI. Indonesia memerlukan kritik yang konstruktif, bukan narasi yang memecah belah persatuan bangsa.
