Suara Indonesia untuk Palestina mengemuka dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada Kamis, 24 September 2026. Ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan pidatonya, Indonesia bersama sejumlah negara lainnya memilih untuk meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, menjelaskan bahwa aksi tersebut memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh Indonesia.
"Bersama negara-negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan," ungkap Yvonne dalam pesan singkatnya.
Bentuk Solidaritas untuk Palestina
Yvonne menegaskan bahwa aksi walk out ini merupakan wujud solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina serta sebagai protes terhadap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional. "Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa tindakan ini mencerminkan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan melalui aksi ini, Indonesia bersama negara-negara yang memiliki pandangan serupa ingin menyampaikan bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa.
Komitmen Indonesia dalam Mendukung Palestina
Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya terbatas pada aksi walk out. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi sebesar 1,2 juta dolar AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Hal ini disampaikan Sugiono dalam forum tingkat menteri untuk mendukung UNRWA di PBB, New York, pada hari yang sama.
"Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten, tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar 1,2 juta dolar AS kepada UNRWA," jelas Sugiono. Ia juga mendorong negara-negara lain untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan dukungan mereka terhadap UNRWA, serta menghormati mandat yang diberikan kepada badan tersebut.
Lebih lanjut, Sugiono mengajak seluruh negara anggota PBB yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya. "Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu demi satu batu bata dari tembok pendudukan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sugiono juga menyinggung rencana pembangunan permukiman Israel di E1 dan menegaskan bahwa Indonesia menolak rencana tersebut, serta mengajak masyarakat internasional untuk bersikap tegas menentang tindakan yang dapat melemahkan status kenegaraan Palestina.
Perlindungan Anak di Era Kecerdasan Buatan
Selain isu Palestina, delegasi Indonesia juga mengangkat tema perlindungan anak di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma, mengingat AI semakin dekat dengan kehidupan anak-anak.
"Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing," tegas Meutya dalam forum pembahasan AI di PBB.
Meutya juga menyoroti bahwa sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam ekosistem digital yang dipengaruhi oleh AI, sehingga keselamatan dan hak anak harus dijamin sejak awal.
Inisiatif Lingkungan Indonesia di PBB
Dalam forum tersebut, Indonesia juga memamerkan langkah-langkah yang telah diambil untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut. Sugiono menyebutkan pembangunan tanggul laut dan rehabilitasi hutan mangrove seluas lebih dari 13.000 hektar sebagai bagian dari upaya nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan.
"Indonesia menerjemahkan pendekatan ke dalam tindakan nyata, termasuk melalui inisiatif tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa," jelas Sugiono. Ia menekankan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat memahami konsekuensi dari kenaikan permukaan air laut, dan respons yang tepat harus diambil untuk mengatasi penyebabnya.
