“Banyak Gen Z sudah menyerah. Tak lagi bermimpi punya rumah.” Pernyataan ini mencerminkan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, di mana mereka kesulitan untuk memiliki tempat tinggal akibat tingginya harga properti dan lambatnya peningkatan gaji. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata gaji bersih untuk buruh dan pegawai Gen Z berusia 15-19 tahun sekitar Rp 1,68 juta per bulan, sedangkan untuk usia 20-24 tahun hanya mencapai Rp 2,28 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan cicilan pinjaman rumah, angka-angka ini jelas tidak mendukung impian mereka untuk memiliki rumah.
Cicilan KPR subsidi termurah di Indonesia saat ini berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 1,2 juta per bulan. Dengan kata lain, Gen Z harus menyisihkan hampir setengah dari gaji bulanan mereka untuk membayar angsuran pinjaman, jika mereka berhasil mendapatkan subsidi. Hal ini semakin diperburuk oleh data Indeks Harga Properti Perumahan (IHPP) yang menunjukkan bahwa harga properti di Indonesia pada tahun 2025 meningkat sebesar 16,48 persen dibandingkan tahun 2019, sementara rata-rata gaji hanya naik 14,31 persen dalam periode yang sama. Ketimpangan ini membuat Gen Z semakin sulit untuk mewujudkan impian memiliki rumah.
Kontras dengan Realitas Korupsi
Ironisnya, berita mengenai praktik korupsi yang terjadi di kalangan pejabat publik semakin menambah kesedihan ini. Sebuah laporan menyebutkan bahwa mantan pejabat Bea Cukai menyewa apartemen seharga Rp 60 juta per tahun untuk menyimpan uang hasil korupsi. Uang yang sebanding dengan dua tahun lebih rata-rata gaji Gen Z ini digunakan hanya untuk menyembunyikan kekayaan yang tidak produktif. Sementara puluhan juta anak muda terjebak dalam kondisi sulit dan harus berjuang untuk membayar sewa, para koruptor justru menikmati kenyamanan apartemen yang tidak mereka tinggali.
Pemandangan ini menggambarkan ketidakadilan yang mencolok, di mana generasi muda harus berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara uang hasil kejahatan justru disimpan di ruang yang nyaman. Kontradiksi ini menjadi skandal moral yang merendahkan kemanusiaan dan tidak boleh dibiarkan. Dalam konteks ini, John Rawls menekankan bahwa institusi sosial harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan distributif, di mana ketimpangan hanya dapat ditoleransi jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung.
Menyalurkan Kemarahan ke Aksi
Melihat fakta-fakta ini, Generasi Z memiliki hak untuk marah terhadap situasi yang tidak adil ini. Kemarahan mereka bukan hanya berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka alami, tetapi juga karena stigma negatif yang sering dilekatkan kepada mereka sebagai generasi yang lemah. Namun, kemarahan ini seharusnya tidak hanya menjadi keluhan, melainkan harus diubah menjadi aksi yang konstruktif. Gen Z dapat mencontoh wartawan investigasi di Afrika yang mengubah kemarahan mereka terhadap korupsi menjadi karya jurnalistik yang mengungkap ketidakadilan.
Gen Z perlu terlibat secara aktif dalam isu-isu ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik korupsi. Mereka harus berjuang untuk mendesak penerapan hukum yang lebih ketat terhadap koruptor dan menuntut pengesahan undang-undang yang lebih agresif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, mereka juga dapat berperan dalam mengubah budaya glorifikasi terhadap kehidupan mewah yang sering dipamerkan oleh para koruptor di media sosial.
Dengan mengubah narasi dari sekadar pencurian uang negara menjadi pencurian ruang hidup, Generasi Z dapat memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan akses ke tempat tinggal yang layak. Melalui kesadaran kolektif dan aksi yang terorganisir, mereka memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang signifikan dalam melawan korupsi dan memperjuangkan keadilan sosial.
sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/09/26/06450091/gen-z-paling-berhak-marah-pada-koruptor
