Pada hari Sabtu, 26 September 2026, di Bandung, Joko Widodo, mantan presiden Indonesia, memperlihatkan nomor kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan para kader. Ia ingin menunjukkan bahwa sejak 14 Oktober 2025, ia telah menjadi bagian dari PSI. Di sampingnya, putranya, Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai ketua umum partai, turut hadir. Pada 16 November mendatang, Jokowi dijadwalkan untuk dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Secara hukum, tidak ada yang salah dengan langkah ini, karena setiap warga negara berhak untuk berpartai, termasuk mantan presiden. Namun, demokrasi tidak hanya diukur dari hukum, tetapi juga dari kepatutan. Pertanyaannya bukanlah apakah Jokowi memiliki hak untuk bergabung, melainkan apakah pantas bagi seorang mantan presiden untuk menjadikan partai anaknya sebagai panggung kekuasaan kedua. Inilah yang bisa disebut sebagai politik tanpa pensiun.
Tradisi Jawa dan Kekuasaan
Tradisi Jawa memberikan dua perspektif untuk memahami situasi ini. Pertama, tesis yang diajukan oleh Benedict Anderson dalam bukunya "The Idea of Power in Javanese Culture" (1972) menyatakan bahwa kekuasaan bersifat konkret dan jumlahnya tetap. Oleh karena itu, kekuasaan harus dihimpun dan dijaga agar tidak hilang. Dalam konteks ini, langkah Jokowi dianggap logis, karena kekuasaan yang telah ia kumpulkan selama sepuluh tahun tidak boleh hilang, sehingga ia mengalirkannya kepada Gibran, Bobby, dan Kaesang, yang langsung dijaga oleh dirinya sendiri.
Cermin kedua berasal dari ajaran 'lengser keprabon, madeg pandhita', yang berarti turun dari takhta dan kemudian menjadi resi. Dalam kisah wayang, Prabu Abiyasa menyerahkan kekuasaan dan memilih untuk bertapa, tetap berpengaruh secara moral, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan struktural. Ironisnya, frasa ini pernah diucapkan oleh Soeharto pada tahun 1998, namun ia tidak pernah benar-benar menjalankan peran sebagai pandhita.
Ambisi dan Anomali
Apakah ambisi Jokowi merupakan sebuah anomali? Jika dilihat dari sudut pandang mempertahankan pengaruh, jawabannya tidak. Megawati Soekarnoputri terus memimpin PDI-P setelah meninggalkan istana, dan Puan Maharani sering disebut sebagai penerus trah. Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerahkan kursi ketua umum Demokrat kepada Agus Harimurti Yudhoyono pada tahun 2020, tetapi tetap berada di posisi puncak sebagai Ketua Majelis Tinggi. Ketiganya berhasil menyatukan partai dan keluarga, meskipun dengan perbedaan arah yang jelas. Megawati membangun kekuasaan dari bawah, sedangkan SBY mendirikan Demokrat yang membawanya ke Istana. Jokowi, di sisi lain, mengawali dari kekuasaan negara, lalu menempatkan keluarganya di posisi penting.
Gibran kini maju sebagai calon wakil presiden setelah Putusan MK Nomor 90/2023, yang berujung pada sanksi etik bagi pamannya. Kaesang menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah bergabung, dan kini Jokowi juga bergabung dengan partai yang dipimpin oleh anaknya. Dinasti ini muncul dari Istana, bukan tumbuh dari akar partai. Inilah letak anomali tersebut.
Dalam konteks ini, BJ Habibie memilih jalan yang lebih mendekati ajaran madeg pandhita, kembali ke dunia ilmu dan menjadi rujukan moral tanpa berebut panggung. Sejarah mengenangnya dengan lembut karena ia tidak terlibat dalam politik praktis.
Pergerakan Kekuasaan dan Tantangan PSI
Anderson juga mengingatkan bahwa dalam pemikiran Jawa, kekuasaan bisa berpindah. Tanda merosotnya seorang penguasa adalah beralihnya wahyu. Data elektoral PSI menunjukkan gejala tersebut. Ketika Kaesang baru memimpin dan Jokowi masih di Istana, elektabilitas PSI meningkat dari 0,8 persen menjadi 2,6 persen, tertinggi di antara partai non-parlemen. Namun, pada Pemilu 2024, PSI meraih 2,81 persen dan gagal masuk ke Senayan. Kini, setelah hampir setahun Jokowi berkeliling daerah, angka elektabilitas PSI justru menurun menjadi 2,3 persen.
Survei lain menunjukkan stagnasi di 1,9 persen, meskipun 70,2 persen responden mengenal logo PSI. Ini menunjukkan bahwa daya tarik Jokowi hanya efektif saat ia memegang kekuasaan, bukan saat ia hanya menjadi anggota partai. Dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu, jalan PSI menuju Senayan semakin sulit.
Siklus ini bukan hanya monopoli Jokowi. Demokrat pernah meraih 20,85 persen suara pada Pemilu 2009, tetapi menurun menjadi 10,19 persen pada 2014 dan bertahan di kisaran 7 persen setelah SBY tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. PDI-P juga mengalami masa jayanya ketika kader yang berseberangan dengan Megawati duduk di Istana. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kekuasaan yang dipinjam dari jabatan akan ikut surut ketika jabatan itu berakhir. Sementara SBY dan Megawati masih memiliki partai yang mereka bangun sebagai benteng terakhir, Jokowi tidak memiliki hal yang sama.
Legitimasi Dinasti dan Respons Publik
Jokowi mempertaruhkan wibawa seorang mantan presiden pada partai yang belum pernah lolos ke Senayan, dengan nama keluarganya sebagai jaminan. Di saat yang sama, legitimasi dinasti ini diuji di ruang publik. Mahkamah Konstitusi melanjutkan perkara syarat pendidikan Gibran ke tahap pembuktian. Meskipun tuduhan terhadap ijazah Jokowi tidak terbukti di pengadilan, politik tidak menunggu hasil vonis. Survei SMRC pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 75 persen publik yang mengetahui isu dinasti tidak menyukainya, meskipun hanya 37 persen yang menyadari isu tersebut.
Persidangan yang disaksikan publik kini menjadi ruang sosialisasi yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancang dinasti. Di sinilah politik tanpa pensiun menjadi taruhan yang mahal. Mantan presiden yang terjun kembali ke arena politik harus menanggung setiap luka partainya dan setiap masalah yang dihadapi anaknya. Wibawa kenegarawanan yang seharusnya menjadi modal bangsa berkurang menjadi aset partai yang dapat tergerus oleh survei.
Publik sebenarnya telah memberikan sinyal yang jelas. Sebanyak 61,9 persen responden menilai bahwa penguatan partai politik perlu dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Rakyat menginginkan partai sebagai institusi kaderisasi, bukan sebagai kendaraan keluarga yang dibina oleh ayah dan dijalankan oleh anak. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada PSI, tetapi juga kepada semua partai yang gagal melahirkan kader dan harus bergantung pada nama besar.
