Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya fasilitas mewah yang diduga dapat digunakan oleh narapidana di lapas tersebut.
Aris menyatakan bahwa tujuan dari sidak ini adalah untuk memeriksa secara langsung keadaan di Lapas Cibinong. Dalam tayangan yang disiarkan oleh kanal YouTube Kompas TV, Agus dan Aris pertama kali mengunjungi salah satu rumah yang sebelumnya dikunjungi oleh Ombudsman. Rumah tersebut dilengkapi dengan perabotan yang cukup lengkap, termasuk sofa, meja, televisi, kasur, dan dispenser, meskipun AC-nya tidak terpasang.
Pemeriksaan Lanjutan dan Penjelasan Kalapas
Aris mempertanyakan mengenai keberadaan AC yang dicopot tersebut, dan Kalapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menjelaskan bahwa AC tersebut sedang dalam kondisi rusak. Selanjutnya, mereka beralih untuk memeriksa rumah lain yang juga dikunjungi oleh Ombudsman, namun rumah tersebut tidak memiliki perabotan mewah seperti yang terlihat sebelumnya.
Setelah sidak, Aris menjelaskan bahwa klaster perumahan di kompleks Lapas Cibinong diperuntukkan bagi karyawan lapas. Ia menambahkan bahwa terkadang narapidana di Lapas Cibinong diberikan tugas untuk membersihkan rumah-rumah tersebut sebagai bagian dari pembinaan.
Investigasi Dugaan Komersialisasi
Dalam kesempatan yang sama, Agus Andrianto menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan investigasi terkait dugaan komersialisasi fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Agus menyatakan, "Ini yang akan didalami. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi." Ia berkomitmen untuk menyelidiki apakah rumah-rumah tersebut digunakan oleh pegawai lapas atau untuk kepentingan lainnya.
Menanggapi sosok pria yang bersembunyi saat sidak Ombudsman, Agus mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal bagi pegawai lapas dan beberapa petugas. "Kemudian ini akan kita dalamilah, ya. Artinya orang-orang yang mungkin menggunakan ini, nanti akan pasti akan ketahuan, ya," ujarnya.
Kalapas Wisnu Hani Putranto membantah temuan Ombudsman terkait dugaan pungutan liar dan masalah keamanan di Lapas Cibinong. Ia menyatakan, "Alhamdulillah tidak ada di sini," dan menegaskan bahwa sistem keamanan di lapas telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menyelidiki dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong. Ia menilai bahwa temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah perlu diteliti lebih lanjut dari aspek administrasi dan pidana. Abdullah menekankan pentingnya audit BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan aset di lapas tersebut.
Komisi XIII DPR RI juga berencana memanggil Ombudsman RI dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membahas isu fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, mengungkapkan bahwa rapat dengar pendapat akan digelar untuk mendalami temuan Ombudsman dan mendengar keterangan dari berbagai pihak terkait.
Setelah rapat tersebut, Komisi XIII juga berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke Lapas Cibinong guna melihat kondisi lapas yang menjadi sorotan.
