Jakarta - Pada hari ini, Jumat (12/6/2026), aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta mendapatkan perhatian dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital selama penyampaian aspirasi.
Meutya menegaskan bahwa pemerintah menghargai hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat di depan publik. Ia menyatakan bahwa kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang perlu didengar dan ditanggapi melalui saluran yang sesuai. "Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," ungkap Meutya dalam pernyataannya.
Pentingnya Penyampaian Aspirasi yang Damai
Meutya menambahkan bahwa penyampaian aspirasi dengan cara yang damai akan membuat pesan yang disampaikan oleh masyarakat lebih jelas dan mudah diterima oleh publik. Ia juga mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai dengan tindakan yang merugikan masyarakat atau fasilitas umum. "Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," tegasnya.
Menjaga Ruang Digital dan Mewaspadai Ilusi Algoritma
Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia meminta agar masyarakat tidak mengunggah atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperburuk keadaan. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari adanya efek ilusi algoritma di media sosial, di mana konten yang muncul di linimasa tidak selalu mencerminkan keseluruhan situasi, tetapi bisa dipengaruhi oleh pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang diperkuat oleh algoritma. "Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi," tuturnya.
Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi video, dan potongan informasi tanpa konteks yang bisa memecah belah masyarakat. "Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengumumkan rencana untuk menggelar demonstrasi di Bundaran HI dengan menuntut perubahan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta permintaan agar Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan.
